SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH      SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Indeks Demokrasi di Sulteng Meningkat

Ditayangkan: Kamis, 15 Jun 2017

Indeks Demokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 masuk dalam kategori sedang. Nilai yang diperoleh 76,67 poin pada skala 100. Capaian ini meningkat dari 74,36 pada tahun 2015. Hal ini terungkap pada diskusi tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan capaiannya sepanjang tahun 2016 di Gedung Pogombo, Rabu (14/6/2017). Acara ini diikuti tak kurang dari 20 orang berasal dari perwakilan masyarakat sipil terpilih yang berasal dari DPRD, LSM, Ormas, tokoh masyarakat, Akademisi dan pegiat media. Semuanya merupakan representasi dari komponen yang terlibat dalam penyusunan, pemanfaatan dan evaluasi Demokrasi di Sulawesi Tengah.

Pemerintah daerah memandang IDI sebagai indikator penting dan strategis dalam rencana pembangunan demokrasi di Sulawesi Tengah guna mempersiapkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Plt Sekprov Sulteng Derry B Djanggola yang mewakili Gubernur Longki menuturkan, rencana pembangunan akan tepat sasaran jika dalam mengambil keputusan didukung oleh data-data yang akurat dan representatif yang data tersebut dapat memaparkan kondisi nyata dan berdasar fakta yang terjadi di lapangan serta tersaji secara periodik.

“Perencanaan di tingkat nasional maupun propinsi akan tepat apabila menggunakan data yang valid yang dapat menggambarkan kondisi demokrasi masing-masing propinsi atau menggunakan informasi yang berdasarkan fakta yang terjadi di dalam masyarakat,” tutur Derry.

IDI disusun berdasarkan pada 4 komponen; review media massa, review dokumen seperti Pergub/Perwali, hasil forum diskusi (yang berlangsung ini) dan wawancara mendalam. Dan 3 Aspek; Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi.

Forum diskusi ini bertujuan menjaring data kualitatif yang berkaitan dengan aspek variabel dan indikator indeks demokrasi Indonesia. Diantaranya guna mendapat informasi, pendapat, penilaian, verifikasi partisipan sekaligus sanggahan atas data yang telah terkumpul. (Sumber: Sultengraya) Foto: Kailipost

Pin It
Dilihat: 23149