SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH      SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

FORUM KEPALA BAPPEDA PROVINSI SE-KTI XI TAHUN 2016

Ditayangkan: Selasa, 05 April 2016

Tema “Implementasi Tol Laut dan Penganggaran Hijau untuk Mendukung Percepatan Pembangunan”

Dalam Rangka Forum Kepala BAPPEDA Provinsi se-KTI XI, tanggal 1 – 2 Maret 2016 di Hotel Arya Duta Jakarta. Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI XI dilaksanakan, Rabu (2/3/2016). Peserta terdiri dari Kepala Bappeda Provinsi se-KTI da Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Bappenas, Kelompok Kerja Forum KTI yang fokus pada Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI dan Jaringan Peneliti KTI (JiKTI), Perwakilan dari Aktivitas Pengetahuan Hijau-Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia. Forum ini bertujuan : (1) Mengetahui perkembangan/update progres dari permasalahan pengembangan pelabuhan yang terdapat di Kawasan Timur Indonesia serta infrastruktur penunjangnya (2) Mengidentifikasi isu strategis terkait dengan pengembangan Pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional wilayah Timur Indonesia serta infrastruktur penunjangnya (3) Melakukan debottlenecking dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia, dan (4) Mendapatkan masukan yang lebih komprehensif mengenani konsep, manfaat, dan penerapan Penganggaran Hijau.

 

Adapun materi yang disajikan pada forum ini : 

Materi (1), Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia (Direktur Lingkungan Hidup Kementrian PPN/BAPPENAS, Ibu Wahyuningsih Darajati)

a)      Perencanaan  Pembangunan  Rendah  Karbon  di Indonesia  merupakan bagian  dari Implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Intended Nationally Determined Contribution (RAN GRK dan INDC)

b)      Low carbon  development  harus di-mainstreamkan dalam pembanguna Nasional berdasarkan kesepakatan dalam konvensi perubahan iklim.

c)       Pembangunan berkelanjutan terkait 4 aspek (Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Tata kelola) dimana untuk aspek sosial tolok ukurnya adalah IPM/HDI. Untuk ekonomi digunakan PDB/GDP, sedangkan untuk lingkungan masih perlu  disepakati ukuran pembangunannya. Pada intinya, lingkungan hidup (bumi) menjadi pembatas atas aspek-aspek pembangunan tersebut.

d)      Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja, pada intinya adalah; a).   Pembangunan adalah untuk Manusia dan Masyarakat. B). Pembangunan tidak boleh merusak ekosistem

e)      Perubahan iklim menjadi kebijakan pembangunan lintas sektor dalam RPJMN 2015-2019, yang diterjemahkan nantinya dalam RKP dan Renja K/L setiap tahunnya.

f)       Rencana Aksi Nasional/Derah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca diawali dari komitmen presiden SBY di tahun 2009, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan hingga pelaksanaannya.

 

Materi (2), Dukungan bagi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia melalui Penganggaran Hijau, (Kepala LPEM FEB-UI, Ibu Riatu M. Qibthiyyah, Ph.D)

a)      Konteks  penganggaran  hijau  tidak  terlepas  dan  merupakan  kesatuan  dengan perencanaan   dengan   menyertakan   indikator-indikator   kualitas   lingkungan   di dalamnya.

b)      Penganggaran  dan  perencanaan  perlu  mulai  memperhitungkan  juga  indikator-indikator mikro (yang menyentuh masyarakat) dan bukan hanya indikator makro

c)       Green  Budgeting  juga  perlu  dimaknai  sebagai  sistem  penganggaran  yang  tidak membahayakan stabilitas dari sisi ekonomi, namun justru memberi manfaat bagi pembangunan berkelanjutan

                                                                                                                                                                             

Materi (3),  Implementasi  Tol  Laut  dalam  Mendukung  Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (Direktur Transportasi BAPPENAS, Bapak Bambang Prihartono)

a)      BAPPENAS  ke  depan  akan  melakukan  fungsi  integrator  perencanaan  di  tingkat Nasional dalam hal Money Follow Program.

b)      Konektivitas  menjadi  acuan  dalam  pembangunan  infrastruktur,  salah  satu  yang terkait didalamnya pada bidang Maritim adalah Tol Laut.

c)       Latar belakang dari program Tol Laut adalah adanya disparitas harga antara Jawa dan luar Jawa (contohnya Papua), yang diakibatkan oleh biaya logistik. Di akhir 2019 diharapkan biaya logistik bisa ditekan hingga tidak lebih dari 2%.

d)      Program Tol Laut mengimplementasikan perubahan paradigma dari Win-Lose menjadi Win-Win dimana yang besar tidak melindas yang kecil, melainkan berkolaborasi.

e)      Dalam program Tol Laut, 6 pelabuhan utama (existing) dikembangkan sebagai Hub-port, dan ditunjang oleh 19 pelabuhan feeder, serta 163 sub-feeder.

 

Sedangkan output yang diharapkan adalah : (1) Mengetahui update progress pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhandi Kawasan Timur Indonesia serta infrastruktur penunjangnya (2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pengembangan Pelabuhan Bitung serta infrastruktur penunjangnya (3) Memperoleh langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pembangunan pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia serta infrastruktur penunjangnya (4) Terbukanya kesempatan untuk bekerjasama secara regional (5) Meningkatnya pemahaman pengenai Penganggaran Hijau. (um/affan)

Pin It
Dilihat: 41325