SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH      SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016

Ditayangkan: Selasa, 05 April 2016

MUSRENBANG merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan dan merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam rangka merumuskan kesepakatan dan komitmen para pelaku pembangunan di daerah ini, baik pemerintah daerah, maupun pihak masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya, atas program, kegiatan dan anggaran tahunan daerah, dengan harapan bahwa keluaran MUSRENBANG ini dapat mengakomodasi berbagai aspirasi  seluruh elemen masyarakat, dan merumuskan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan yang menjadi prioritas, serta memberi jaminan pada konsistensi antara perencanaan yang akan dirumuskan, dengan kemampuan pendanaan serta pelaksanaannya dengan berbagai pertimbangan kelayakannya.

 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah adalah salah satu bagian tahapan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,yang tahapan perencanaannya dimulai dari perencanaan tingkat desa sampai ke tingkat pusat, yang mengarah pada aktualisasi dari perencanaan partisipatif dalam nuansa perencanaan dari bawah keatas, atau yang sudah kita kenal bersama dengan mekanisme bottom upplanning, yang diselenggarakan dengan asas pemerintahan yang amanah, dengan tujuan agar tercipta koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antarsektor, antar-ruang dan antar-waktu pelaksanaan pembangunan serta antar pemangku kepentingan.

Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2016 ini mulai dilaksanakan di masing-masing daerah di 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Maret  s/d 16 Maret 2016.

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam arahan tertulisnya yang dibacakan oleh pejabat yang mewakili di Musrenbang Kabupaten/Kota, menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa  Tahun 2016 ini kami sedang menyiapkan draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Provinsi Sulawesi Tahun 2016-2021 yang merupakan landasan pijakan awal bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah lima tahun kedepan.

Dengan demikian maka landasan untuk meletakan perkiraan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 mengacu pada amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025, yakni Tahap ke-3 (tiga) RPJMD 2016-2021 yang menekankan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (2) Memperkuat Daya saing perekonomian dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan (3) Memantapkan jaringan infrastruktur transportasi, berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan,dan terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien.

Selain hal tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 juga mengacu pada kondisi riel dan berbagai issu strategis yang berkembangan,yang dijadikan sebagai sumber inspirasi dan memotivasi sekaligus menjadi acuan utama pembangunan daerah melalui rumusan kebijakan yang dijabarkan lebih operasional ke sejumlah prioritas pembangunan daerah sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya dan sekaligus untuk memberikan arah dan fokus pembangunan daerah masa perencanaan jangka menengah daerah sesuai visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah terpilih periode 2016-2021.

Hal yang terpenting juga dilakukan terkait penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 adalah mensinergikan antara program prioritas  pembangunan daerah dengan program prioritas pembangunan nasional yang dikenal dengan 9 (sembilan) agenda prioritas Nawacita,yang meliputi:

1.        Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN.

2.        Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3.        Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan.

4.        Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5.        Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6.        Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7.        Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.        Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.        Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

 

Dengan demikian, maka dengan program–program prioritas tersebut diatas diharapkan dapat menjadi landasan dalam peletakan program prioritas pembangunan daerah di daerah. (um)

Pin It
Dilihat: 42478