FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023
Forum Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan agenda tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tahun ini Forum Perangkat Daerah mengangkat tema “Mendukung Percepatan Transformasi Yang Inklusif dan Berkelanjuutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing”. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari sejak tanggal 20-21 Maret 2023, bertempat di ruang rapat Nagana Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, kegiatan ini dihadiri oleh para Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia, para Asisten, Staf Ahli dan Kepala Dinas, Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Asistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, dan peserta rapat forum perangkat daerah lainnya. Maksud dan tujuan dari kegiatan penyelenggaraan forum perangkat daerah adalah; 1) Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan…
BIMTEK IMPLEMENTASI SAKIP LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Menyelanggarakan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, Maksud pelaksanaan Bimtek ini adalah Dalam Rangka meningkatkan pemahaman semua aparatur Negara dalam menjalankan Tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang di laksanakan secara luring ataupun daring pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat Nagana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang di hadiri langsung Evaluator Utama SAKIP-RB Kemenpan-RB RI, Arif Lukman Hakim (Sebagai Narasumber), OPD Lingkup Pemerinta Provinsi Sulawesi Tengah dan diikuti secara daring OPD Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir Christina Shandra Tobondo, MT Membuka Sekaligus Menyampaikan Sambutannya bahwa perbaikan Governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi Pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan Instrumen penting untuk mendorong upaya reformasi Birokrasi. SAKIP merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, terdiri atas sejumlah kegiatan, yaitu Satu…
Sosialisasi Penginputan SIPD Tahun 2023
Sehubungan dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghelat Sosialisasi Penginputan SIPD Tahun 2023 di Ruang Nagana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (16/02/2023). Pada pelaksanaannya dihadiri oleh Kepala Sub bagian Perencanaan dan Program lingkup Prov. Sulteng dan operator SIPD dari masing-masing Perangkat Daerah. Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Prov. Sulteng dalam hal ini Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, adapun untuk narasumber dibawakan Oleh Sub Koordinator Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yaitu Bapak Yudhi Timor Bimo Prakoso, ST., MT., M.Sc. secara luring. Masih dengan tema yang sama, kegiatan ini kemudian dihelat untuk kedua kalinya pada Rabu, 3 Maret 2023 yang pesertanya dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan…
RAPAT KORDINASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, bertempat di Ruang Rapat Nagana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh, Wakil Bupati/Wakil Walikota se Sulawesi Tengah, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Tim Asistensi Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Administrator, Pejabat Pengawas Fungsional Perencana Muda dan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Lingkup Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, MT dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan dari Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Tengah yaitu bagaimana merumuskan strategi kebijakan percepatan penurunan atau penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024. Jumlah penduduk di Sulawesi Tengah pada…
RAPAT TUGAS INVENTARISASI TAHUN 2023 DAN EVALUASI TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 SE-SULAWSI TENGAH
Palu, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Melaksanakan Rapat Tugas Inventarisasi Tahun 2023 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Tugas Pembantuan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022 Se-Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari Senin, 6 Februari 2023 bertempat di Hotel Sutan Raja Palu. Rapat tersebut dihari langsung Direktur Dekonsentrasi (Sebagai Narasumber) yang di wakili Kepala Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Raziras Rahmadillah, S.STP, M.A, Kepala Bappeda Kabupaten Tolitoli, Kepala Bappeda Poso, Kepela Bappeda Sigi, Kepala Dinas Terkait Lingkup Pemerinta Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Sub Bidang Lungkup Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, MT membuka sekaligus menyampaikan sambutannya bahwa dalam rangka mencapai visi Gubernur Sulawesi Tengah yaitu “gerak cepat menuju Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju” dengan sembilan (9) misi, diperlukan dukungan dan kerjasama semua stakeholders terkait. Untuk itu harus ada intervensi penganggaran yang memadai baik yang bersumber dari alokasi dana pendapatan daerah…