Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Penilaian Tahap III Verifikasi Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pada Hari Selasa, 28 Maret 2023 Bertempat, di Ruang Rapat Nagana Bapedda Prov. Sulteng. Tahap III verifikasi ini bertujuan untuk evidence-bassed evaluation, dari perspektif stakeholders non-Bappeda terhadap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023, pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta inovasi.
kegiatan ini dihadiri oleh, Tim Penilaan Independen, Avanti Fontana, Tim Penilaian Utama Yudhie Hatmadji Sudjarwo dan Anang Budi Gunawan, Lemabaga Masyarakat Terkait, OPD Terkait Lingkup Pemerinta Provinsi Sulawesi Tengah.
Maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk evidence – based evaluation, dari perspektif stakeholders non-Bappeda terhadap penyusunan RKPD 2023, pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta inovasi. Cakupan penilaian meliputi 22 indikator dengan 3 aspek yaitu pencapaian, perencanaan, dan inovasi, Adapun penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU).
Acara tersebut dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo.,MT, Sekaligus menyapaikan paparannya berdasarkan hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Dalam paparan Kepala Bapedda Provinsi Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo menyampaikan, 5 sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi Tengah tahun 2022 yaitu ; industri pengolahan sebesar 40,28 persen, pertanian kehutanan dan kelautan sebesar 15,82 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 15,37 persen, konstruksi sebesar 8,41 persen, perdagangan besar dan ecer serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,71 persen.
Strategi kebijakan dalam upaya menjaga stabilitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yaitu 1) Mendorong pencepatan konsumsi pemerintah (Realisasi Belanja APBD) 2) Mendorong percepatan realisasi investasi daerah khususnya investasi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan/perikanan, 3) Mendorong peningkatan ekspor komoditas pangan, 4) Mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang berbasis kawasan. 5) Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal (Pendidikan vokasi) dalam mendukung peningkatan produksi, 6) Mendorong peningkataan dan pengembangan infrastruktur daerah dalam mendukung peningkatan produksi sektor-sektor unggulan daerah
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan bahwa; 1) Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 mencapai 11,70 persen naik menjadi 15,17 pesen ditahun 2022, 2) perkembangan PDRB perkapita Sulawesi Tengah di tahun 2021 81,85 persen naik menjadi 105,55 persen 2022
Lebih lanjut beliau menyampaikan Tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Tengah ditahun 2021 mencapai 3,75 persen dan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3,00 persen dan tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mengalami kenaikan dimana di bulan maret 2022, 12,33 persen naik menjadi 12,30 persen di bulan September 2022. Indeks Pembanguan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021, 69,79 persen di tahun 2022 naik menjadi 70,28 persen, Indeks gini Sulawesi Tengah menurun yang sebelumnya tahun 2021 sebesar 0,326 persen turun menjadi 0,305 persen di tahun 2022.
Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah pada beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 antara lain ; masih tingginya kemiskinan dan stunting, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, nilai tambah sektor pariwisata dan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan belum optimal, konektivitas infrastruktur daerah masih terbatas, kapasitas keuangan dalam membiayai pembangunan daerah masih terbatas, penurunan daya tampung dan daya dukung ingkungan hidup serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal, kinerja pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Selanjutnya pentingnya kolaborasi antara stakeholder dan pemerintah daerah harus tetap dijaga dan dibina yang berkaitan dengan pencapaian program dan kegiatan.
Dengan hasil pemaparan dan diskusi yang dilakukan dalam rangka pencapaian pembangunan, perencanaan dan juga inovasi, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan PPD.
Harapannya dengan hasil diskusi, nantinya Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu Provinsi yang mendapat PPD, karena selama ini kita belum pernah mendapatkan penghargaan PPD ucap Shandra Tobondo.
Selanjutnya, pandangan Tim Penilai Independen (TPI), Avanti Fontana mengatakan, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan daerah khususnya dalam mencapai kesejahteraan.
Dalam proses penanganan sangat terlihat bagaimana satu sama lain perwakilan pemangku kepentingan dapat diorkestrasi oleh pemerintah guna menangani masalah-masalah khusus seperti stunting dan kemiskinan.