Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Pusat Laboratorium Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SISKURTANNAS) Lemhannas, yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari sejak tanggal 14 -15 September 2022 bertempat di Best Western Hotel Palu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala, Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI, oleh Bapak Suroto, ST.,M.AP. Dalam sambutanya menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut untuk uji coba pengukuran ketahanan nasional dan Integrasi Data Basis Kabupaten/Kota yang merupakan tahap lanjutan dari rangkaian kegiatan kerjasama pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah oleh Pusat Laboratorium Lemhannas yang telah diawali sebelumnya dengan kegiatan diseminasi siskurtannas pada tahun 2021 yang lalu.
Kegiatan uji coba pengukuran ketahanan nasional dan integrasi data basis Kabupaten/Kota juga bermanfaat untuk merealisasikan pengembangan kemampuan Aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SISKURTANNAS) Lemhanas.
Dilanjutkan dengan paparan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo.,MT. Dalam paparannya menyampaikan bahwa 16 permasalahan pokok pembangunan daerah yang di tuangkan kedalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu, 1) Kemiskinan, angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2016-2020 masih berada di atas angka kemiskinan Nasional. Angka kemiskinan Sulteng mencapai 14,45 persen di tahun 2016 lalu menurun menjadi 13,06 persen di tahun 2020, 2). Ketanahan Pangan, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, penggalian, permukiman dan niaga menggerus ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; degradasi hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu; rendahnya penyediaan irigasi pada daerah baru. 3) Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Usia harapan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 68,69 persen tahun pada 2020, masih berada di bawah rata-rata Nasional mencapai 71,47 persen tahun dan Kondisi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 berada pada 31,26 persen, masih di atas rata-rata Nasional 27,67 persen, 4). Pendidikan Inklusif, Angka rata-rata lama sekolah (RLS) belum mencapai target, selama periode 2016-2020 target pada tahun 2016 sebesar 8,575 poin, dan pada tahun 2020 sebesar 31,32 poin, sedangkan realisasi pada 2016 mencapai 8,12 poin, dan pada 2020 mencapai 9,09 poin, kekurangan tenaga pendidik (guru), Proses pengajaran dan pembelajaran belum optimal. 5). Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Perempuan, Indeks pembangunan gender (IPG) mengalami penurunan dari 91,91 poin 2016 menjadi 91,87 poin pada 2020; dan masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, 6). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja, Pertumbuhan ekonomi sulteng menurun dari 9,94 persen di tahun 2016 menjadi 4,86 persen di tahun 2020; tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari 3,29 persen di tahun 2016 menjadi 3,77 persen di tahun 2020. 7). Energi, Ketidak cukupan sumber energi listrik. Rt pengguna listrik meningkat dari 62,90 persen pada 2016 menjadi 85,18 pada 2020. 8). Ketersedian Air Bersih dan Pengelolaan, Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan masih menjadi masalah di wilayah perdesaan dan kota di Provinsi Sulteng karena belum terpenuhinya target berdasarkan pelaksanaan dua agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. 9). Pembangunan Insfrastruktur, Peningkatan Industri dan Inovasi, Rasio kemantapan jalan provinsi sampai dengan tahun 2020 adalah 0,618 poin jika dibandingkan dengan rasio kemantapan jalan nasional sebesar 0,978 poin, maka masih terdapat cukup banyak ruas jalan provinsi yang belum dalam kondisi mantap dan Desa yang belum dapat dijangkau oleh jaringan internet mencapai 465 desa dari 1,842 desa atau 25,24 persen di sulteng, 10). Kesenjangan Intra dan Antara Daerah, Antar Daerah Provinsi, Indeks willamson meningkat dari 0,504 poin pada 2016 menjadi 0,86 poin pada 2020, 11). Permukiman, Rasio rumah tangga berakses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan di perdesaan menurun dari 0,11 poin pada 2016 menjadi 0,09 poin pada 2020. Persentase area kawasan kumuh meningkat dari 0 persen pada 2016 menjadi 5,29 persen pada 2020. 12). Pola Produksi dan Konsumsi, Terjadi perubahan structural di sektor pertanian yang ditandai masyarakat dengan penggunaan untuk pertambangan masyarakat dengan penggunaan untuk pertambangan, 13). Perubahan Iklim, degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang mencemari sungai dan laut seperti di perairan teluk tolo menurunnya daya dengan turunnya kontribusi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap pdrb adhb dari 4,46 persen pada tahun 2016 menjadi 3,03 persen pada tahun 2020. 14). Sumber Daya Laut. Produksi perikanan sulteng menurun dari 2.551.144 ton di tahun 2020, Produksi perikanan budidaya menurun dari 1.339.014, Ton pada 2016 menjadi 588,746 ton pada 2020, produksi perikanan tangkap menurun dari 212.331 ton menjadi 196.519 ton, Produksi perikanan kelompok nelayan stagnan pada 0,31 ton pada periode 2016-2020. 15). Ekosistem Daratan, Hutan, Degradasi Lahan, Dan Keanekaragaman Hayati, degratasi lingkungan akibat aktivitasi pertambangan yang mencemari sungai dan laut, menurunanya daya tampungan dan daya dukung lingkungan daratan terutama hutan dan ekosisitem laut, meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air, meningkatnya timbunan sampa di wilaya perkotaan dan kawasan cepat tumbuh yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadahi. 16). Kedamain Masyarakat, Kesamaan Akses pada Keadilan, Dan Pembangunan Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif, Gangguan keamanan, ketertiban masyarakat masih menjadi masalah umum di provinsi sulteng; tindakan pengeboman ikan, pembiusan masih menjadi masalah; narkoba dam kejahatan siber patut diantisipasi; penyelesaian sengketa tanah garapan lintas desa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan belum optimal, tumpang tindih antar penggunaan lahan terutama antara lahan pertaniaan.
“Harapan kedepan akan lebih mempererat kerjasama yang semakin mempermudah dan memperlancar kegiatan pengukuran ketahanan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dengan basis data Kabupaten/Kota pada tahap-tahap selanjutnya”.