Palu, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, telah menyelenggarakan kegiatan Pra-Rapat Koordinasi Antar Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2022. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Minggu, 20 November 2022, bertempat di Hotel Santika, Jl. Moh. Hatta Nomor 18 Palu,
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala-kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Bina Marga dari Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong dan para kepala dinas terkait tingkat Provinsi Sulawesi Tengah serta Tenaga Ahli Pemda Sulteng.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Rudi Dewanto, SE.,MM. membuka kegiatan tersebut sekaligus menyampaikan sambutanya Dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah menetapkan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Negara dan berada pada wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sesuai dengan Pidato Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo pada acara Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022, bahwa kepindahan Ibu Kota ke Nusantara adalah bukan sekedar memindahkan istana presiden dan fasilitas-fasilitas lainnya atau tidaklah memindahkan secara fisik tetapi yang ingin dibangun adalah budaya kerja baru, mindset baru dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Perpindahan ibu kota Nusantara merupakan upaya transformasi menuju negara maju untuk kemajuan, kejayaan dan peradaban baru Indonesia.
Tema dari kegiatan yang dimaksud yaitu; “KONEKTIVITAS MENUJU IBU KOTA NUSANTARA” dengan sub tema Mewujujdkan Sinergitas antar Kawasan Timur Indonesia sebagai Penyangga Ibu Kota Nusantara.
Kawasan Timur Indonesia adalah mitra utama IKN karena posisinya yang berada di bibir Pulau Kalimantan sehingga memiliki syarat harus terbangunnya konektivitas diantara wilayah se-KTI mendukung wilayah IKN. Konektivitas yang dimaksud yaitu suatu hubungan yang saling berkesinambungan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya dalam wilayah KTI. Terhubungnya wilayah dalam suatu negara atau konektivitas antar wilayah merupakan aspek yang sangat penting dalam berkembangnya suatu negara dengan suatu contoh dalam pembangunan jalan, jalan tol, Pelabuhan laut, bandar udara, jalur kereta api, dan pembangunan angkutan masal seperti MRT, dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan untuk memunculkan kota-kota ekonomi baru.
Lebih lanjut beliau harapkan konektivitas antar wilayah se-KTI dapat ditingkatkan dengan cara pembangunan insfrastruktur. Dikarenakan Pembangunan infrastruktur dapat menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mengakselerasi perekonomian rakyat. Sehingga memberikan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ketersediaan infrastruktur dapat meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah se-kawasan, meratakan pembangunan, dan memangkas kemiskinan
Merujuk dari hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2022 bahwa Gubernur Se-Kawasan Timur Indonesia telah menandatangini hasil kesepakatan tentang usulan setiap pemerintah daerah yang berada di kawasan Timur Indonesia dengan usulan sebagai berikut:
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan:
- Membangun Pelabuhan Tambu, Pembangunan, Jalan By Pass Tambu-Kasimbar (+30 Km) Dan Pembangunan Pelabuhan Kasimbar
- Pembangunan Ruas Sienjo – Pura – Sipi (44,82 Km)
- Pembangunan Ruas Jalan Gimpu – Peana – Kalamanta – Batas Sulsel (89 Km)
- Pembangunan Ruas Jalan Baturube – Tambayoli – Tandoyondo – Kolonodale (153,16 Km)
- Pembangunan Ruas Jalan Buleleng-Matarape (46,1 Km)
- Pembangunan Ruas Jalan Lambunu (Kab. Parimo) – Buol (66 Km)
- Pembangunan Ruang Bangga – Lalundu – Watatu (150,31 Km)
- Pembangunan Ruas Jalan Poh – Siuna – Bualemo – Pangkalaseang – Balantak (Koridor Tompotika) ( 98,60 Km )
- Pembangunan Ruas Jalan Balingara – Longge Atas – Dataran Bulan – Uwemea – Toili ( 113,5 Km)
- Pembangunan Ruas Jalan Palu – Parigi Bypass ( 48,75 Km )
- Bandara Mutiara Sis-Aljufri Sulawesi Tengah menjadi Hub transportasi udara bagi daerah di atas garis katulistiwa di Kawasan KTI sebagai pendukung IKN.
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan:
- Pembangunan Jalan Lintas Maluku Utara di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu
- pembangunan Pelabuhan Tobelo dan
- Pembangunan Pelabuhan Galela.
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gane Barat Selatan
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Jikotamo
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Mangoli Barat
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Taliabu Timur Selatan
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sulabesi Timur
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Wayaloar
- Pembangunan Bandar Udara Loleo
- Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan:
- pembangunan Pelabuhan Tutu Kembong,
- Pembangunan Pelabuhan Wonreli
- Pembangunan Pelabuhan Pulau Teor.
- Pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan:
- Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Kuandang
- Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan anggrek
- Pembangunan / Pengembangan Pelabuhan Gorontalo
- Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Tilamuta
- Pembangunan /Pengembangan Pelabuhan Bumbulan
- Pengembangan Bandara Jalaluddin
- Pembangunan Jalan Ruas Marisa IV – Tolinggula
- Pembangunan Jalan Ruas Tilamuta – Bulontio
- Pembangunan Jaringan Kereta Api di Sulawesi