Acara tersebut yang dilaksanakan pada Tanggal, 20 – 22 Maret 2022 di Hotel Four Points by Sheraton Manado, dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bapak, Suharso Monoarfa, Menteri Suharso mengatakan tujuan rakor ini adalah untuk mendapatkan masukan program prioritas dari setiap provinsi yang ada di kawasan Indonesia timur. “Melalui kegiatan ini dapat efektif mendapatkan masukan dari daerah terkait pengalokasian APBN untuk tahun berikutnya,” ujarnya. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Provinsi Papua dan Sekretaris Provinsi Maluku, beserta para Kepala Bappeda masing-masing provinsi.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, Kementerian PPN/Bappenas mengundang para gubernur untuk menghadiri rapat koordinasi dalam rangka penajaman rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan dilaksanakan di daerah dengan pembiayaan dari APBN untuk Tahun 2023, Hal ini dilakukan dalam rangka terwujudnya sinergi antara pusat dan daerah.
Tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur ini adalah untuk mendapatkan konfirmasi dan pandangan dari pemerintah daerah terkait lokus prioritas pada pengalokasian APBN dari Bappenas untuk K/L, sehingga diharapkan sinergitas antara pusat dan daerah.
Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur ini, Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Pj Sekretaris Daerah Ir. Moh. Faisal Mang, MM, menyampaikan highlight 3 (tiga) Major Project Proyek Prioritas Nasional atau proyek lainnya sebagai usulan strategis dan dukungan pemerintah daerah terhadap prioritas nasional; adapun dari 3 MP tersebut akan diterjemahkan oleh Bappeda menjadi maksimal 10 (sepuluh) Rincian Output untuk dibahas pada rangkaian Musyawara Rencana Pembangunan.
Adapun 3 Major Project yang diambil yaitu Food/Estate/(Kawasan Sentra Produksi Pangan) 8 Usulan; Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 1 Usulan; dan Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 1 Usulan.
Beberapa Usulan Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagai mitra untuk mendukung IKN Nusantara: 1. Pembangunan Ruas Jalan Peana – Kalamanta – Batas Sulawesi Selatan sepanjang 89 km, hal ini diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah-wilayah perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan untuk distribusi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan – membuka akses wisata alam dan wisata budaya patung megalite, 2. Pembangunan Ruas Jalan Bypass Tambu – Kasimbar sepanjang 30 km, hal ini diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung ibukota negara (IKN) Nusantara dengan Kawasan Timur Indonesi (KTI), dan juga dapat memperpendek jarak/ mempersingkat waktu tempuh dari IKN ke KTI serta mendukung ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan penyangga pangan IKN, 3. Pembangunan Pelabuhan Laut Tambu Dan Kasimbar. Hal ini diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara KTI dengan IKN Nusantara. Selain itu, akan memicu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional kawasan timur indonesia dan menjadikan kawasan Tambu dan Kasimbar sebagai kawasan ekonomi baru, 4. Rekonstruksi Jalan Watumaeta – Sanginora. Hal ini merupakan konektivitas jalan nasional sebagai penghubung, mendukung kawasan potensial pertanian dan perkebunan, membuka akses daerah terisolir, mendukung kawasan transmigrasi KTM Tampolore, akses destinasi Kawasan Pariwisata Lore Lindu, sehingga dapat memicu pertumbuhan kawasan ekonomi baru, 5. Pembangunan Jalan Ruas Sienjo – Pura – Sipi sepanjang 42,3 km. Hal ini diharapkan menjadi penghubung lintas barat (jalan nasional) dan lintas tengah (jalan nasional) yang berfungsi menghubungkan antara Teluk Tomini dan Selat Makassar serta mensupport pengembangan kawasan sentra produksi pangan dalam mendukung kebutuhan pangan di kawasan ibukota negara (IKN) Nusantara, 6. Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Ula seluas 2.315 ha. Hal ini sangat penting untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di provinsi sulawesi tengah khususnya di daerah pengembangan Kawasan Industri Morowali – Morowali Utara, 7. Pembangunan dan pengembangan kawasan Transmigrasi Tampolore – Pamona seluas 6.349.346 m2. Hal ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan ekonomi baru, 8. Program Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara, program pengembangan kawasan food estate (kawasan industri halal Sulawesi Tengah berbasis kelautan dan perikanan). Hal ini diharapkan untuk mendukung kebutuhan pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan penyangga pangan di IKN Nusantara, 9. Pembangunan rumah korban bencana beserta PSU Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan dan Desa Loru, Desa Rogo Kabupaten Sigi, 10. Pembangunan Spam IKK Wombo untuk gedung kantor administrasi kek palu. Hal ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan sarana dan prasarana di dalam KEK Palu.