Di balik keberhasilannya membawa beberapa daerah menuju kemajuan dan kesejahteraan, pelaksanaan desentralisasi juga masih menyimpan banyak persoalan ketika diterjemahkan di lapangan. Salah satunya adalah masih besarnya ketimpangan pembangunan, baik ketimpangan antarpulau, antar Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara daerah tertinggal dan daerah maju.
Jadi tidak hanya selalu terfokuskan pada kemajuan negara saja, melainkan salah satu dukungan untuk kemajuan negara adalah dari daerah – daerah yang termasuk dalam batas administrasinya. Kemajuan suatu daerah dengan adanya sebuah pembangunan dapat berpengaruh dalam banyak hal seperti aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-empat di dunia. Artinya negara indonesia memiliki banyak daerah di berbagai daerah dari sabang hingga merauke. Oleh karena itu, sebuah pembangun di tiap — tiap daerah harus dilakukan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan atau pun persaingan antar daerah.
Tidak hanya itu saja, tujuan sebuah pembangunan daerah adalah untuk menyediakan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat membangun berbagai variasi kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah tersebut.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui bappeda provinsi sulawesi tengah menggelar rapat pada tanggal 22 november 2022, di ruang rapat vip Nagana yang membahas optimalisasi dana transfer khusus sebagai stimulus akselerasi pembangunan di daerah dengan memaksimalkan kualitas usulan tahap akhir pengusulan kegiatan dak fisik tahun anggaran 2023 melalui aplikasi krisna.
Terdapat 6 (enam) bidang alokasi dak fisik tahun 2023 pemerintah provinsi sulawesi tengah, yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan untuk rumah sakit rujukan, bidang pekerjaan umum, pertanian, kelautan/perikanan dan bidang perhubungan. Dari 6 (enam) bidang tersebut yang lolos sampai pada tahap penyusunan Rencana Kerja (RK) hanya 5 (lima) bidang saja. Bidang perhubungan dari proses verifikasi tingkat pemerintah pusat sudah dinyatakan tidak lolos. Hal ini disebabkan belum tersedianya data pendukung yang disiapkan oleh dinas pengampuh. Terkait tidak adanya usulan kegiatan yang lolos dibidang perhubungan di tahun 2023 hal tersebut tentunya sangat merugikan pembangunan daerah diwilayah sulawesi tengah, olehnya itu melalui kesempatan ini kami mengharapkan kepada dinas perhubungan provinsi sulawesi tengah agar mempersiapkan semua data-data teknis, data non-teknis dan pendukung untuk usulan pada tahun 2024 dimulai dari saat ini.
Demikian halnya juga ditingkat kabupaten/kota untuk menjadi perhatian, usulan yang belum lolos verifikasi ditahun ini karena masih belum lengkapnya data pendukung agar disediakan semua data pendukung tersebut, sehingga proses pengusulan dak fisik ditahun 2023 semua menu kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Sulawesi tengah. Dapat lolos sampai tahap penyusunan RK dan masuk dalam penetapan anggaranaan dak fisik tahun 2024, dengan harapan agar dengan upaya optimalisasi dana transfer khusus sebagai stimulus di daerah melalui dana alokasi khusus ditahun anggaran 2023 diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat dan diversifikasi ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah.