Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir Christina Shandra Tobondo, MT, mnghadiri Roadshow “Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Sulteng” Bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur. Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Bupati Sigi, Pj. Bupati Buol, Pj. Bupati Banggai Kepulauan, Bupati Donggala, Wakil bupati Tojo Una-Una, Wakil Bupati Toli-Toli, Wakil Bupati Parigi Moutong, Wakil Walikota Palu, Bupati Morowali Utara, Bupati Poso, Bupati Banggai, Bupati Morowali, Sekretaris Daerah Banggai Laut secara daring.
Kegiatan tersebut dibuka langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP sekaligus menyampaikan sambutanya bahwa dengan adanya roadshow ini penanganan dilapangan betul-betul terkonvergensi dan terintegrasi sehingga penanganannya lebih akurat. Sengaja dilakukan secara marathon untuk memastikan semua kebijakan dan arahan presiden betul betul dilaksanakan hingga ketingkat paling bawah, desa. Melibatkan aparat, relawan, pendamping yang ada di desa
Kemiskinan ekstrim Sulteng masih jauh lebih tinggi 3.02 diatas nasional 2.04, Dengan Kabupaten angka tertinggi adalah Parigi Moutong 6.39. Demikian halnya dengan tingkat stunting masih berada di atas nasional, berdasarkan SSGI 2022 sebesar 28.2% turun 2.9% dari kondisi 2019
Sulawesi Tengah menjadi provinsi ke 29 dari 38 Provinsi di Indonesia yang mendapat giliran roadshow daring ini. Seluruh Kabupaten / Kota mempresentasikan kondisi dan arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim dan Percepatan Penurunan Ekstrim di daerahnya.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir berkomitmen akan terus mengawal penanganan stunting juga kemiskinan ekstrem yang saling beririsan yang berarti menyelesaikan kemiskinan ekstrem juga akan mengurangi stunting.
“Kami akan mendorong kab/kota dan berpartsipiasi dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrim dan stunting. Mudah-mudahan kita lebih serius.” Ungkapnya.
Dari pemaparan materi dan diskusi yang berlangsung selama kurang lebih empat jam, umumnya kendala yang ditemui Kabupaten/kota di Sulteng dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting diantaranya rendahnya minat calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, kompetensi SDM yang masih rendah, infrastruktur belum memadai yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kondisi pasca bencana gempa tsunami likuifaksi, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana berupa USG dan Antropometri, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti kegiatan posyandu, ketersediaan dan kualitas data, Cakupan layanan KB bagi ibu melahirkan rendah, unmeet need KB masih tinggi karena akses sulit dan terbatasnya SDM Penyuluh KB terutama di wilayah kepulauan, Tablet Tambah Darah belum mencukupi untuk sasaran dan rasanya yang kurang diminati remaja, keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dan kurangnya dukungan anggaran untuk program-program intervensi sensitif, spesifik dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Menyimak isu stunting dan kemiskinan di Sulawesi Tengah, Menko PMK mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Menteri terkait. Selain itu, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr. Safrizal ZA.,M.Si juga menegaskan agar pimpinan daerah konsisten dalam menjalankan program
“Konsisten dibanyak hal termasuk dalam menjalankan program tidak bisa hanya dilaksanakan kepada dinas tetapi juga pengawasan, ada strategi, punya data yang kuat, tugas-tugasnya terdistribusi yang baik, punya team work, dan punya inovasi” terangnya.