Bappeda Sulteng Terima Kunjungan Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Diskominfo Sulteng
Admin Bappeda
November 2, 2026
Event Date:
Start at 12:00 AMNovember 2, 2026
PALU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Keterbukaan Informasi Publik dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (2/11/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat PPID Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dony Kurnia Budjang, S.E., M.Si., bersama Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Monalisa, S.Kom., M.I.Kom., serta jajaran anggota PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik pada perangkat daerah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, tim melakukan peninjauan terhadap kelembagaan dan pelaksanaan tugas PPID, ketersediaan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat, termasuk sarana dan prasarana pelayanan permohonan informasi publik.
Selain itu, evaluasi juga mencakup pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), serta mekanisme pencatatan, pendokumentasian, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai kendala dan kebutuhan pembinaan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, sehingga menjadi dasar bagi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan perbaikan dan optimalisasi pelayanan PPID.
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sumber : PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah