PPID Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat sesuai dengan PM Kominfo No. 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kominfo

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

PERDA NO 1 2025 TENTANG RPJMD PROV. SULTENG 2025-2029

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

PERGUB SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 (BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 956) TANGGAL 22 JULI 2025

PERGUB NO 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

PERDA NO 17 TAHUN 2021 Tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting

PERGUB SULAWESI TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026

PERPRES NOMOR 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/04/2020
tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/05/2023 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan Terhadap Ancaman Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.128/M.PPN/HK/08/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021-2026

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017-2037

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026