Kamis, 13 Juni 2024, telah dilaksanakan Rapat Kordinasi bersama beberapa OPD yang ada di Sulawesi Tengah. Yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Drs.H. Ma’mun Amir, Kepala Badan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo M.T, beserta para Pejabat terkait lainnya.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang juga menjabat sebagai Ketua TKPKD Ma’mun Amir menuturkan masalah kemiskinan masih menjadi masalah global, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat kemiskinan selalu menjadi salah satu prioritas nasional untuk diselesaikan.

Berbagai strategi telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai target yang telah ditentukan pemerintah pusat, termasuk upaya untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 ini sesuai Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 97 Tahun 2023 tentang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat, terdapat 3 indikator digunakan dalam menilai kinerja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan pemerintah daerah, yaitu :
• Realisasi belanja pendanaan kemiskinan ekstrem.
• Kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan, verifikasi, dan pelaporan data pelaksanaan P3KE.
• Kinerja penanggulangan kemiskinan daerah.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam paparannya, mengucap “Rencana aksi tahunan (RAT), Program penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2024. Tercatat sebanyak 42 Program, 56 kegiatan, dan 78 sub kegiatan dengan 293 imdikator fokus belanja tersebar di 13 Kabupaten/Kota sebagai lokus pengentasan kemiskinan ekstrem.”

Terpisah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah mengucap “Sebagai respon dari penurunan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah.