Rapat Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022/2023

Admin Bappeda September 19, 2023

Event Date:

Start at 9:00 AM
September 19, 2023

Location

E-Mail

bappedasultengofficial@gmail.com

Sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 berkomitmen untuk memberikan arahan pada kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis serta didukung oleh kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional serta menjadi acuan dalam Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022. Setelah ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, RKP kembali dimutakhirkan melalui Perpres Nomor 134 Tahun 2022.

Negara kita sedang menghadapi situasi yang tidaklah mudah. Sejak tahun 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia, mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 yang belum pulih hingga saat ini. Kemudian muncul pula tantangan akibat perang yang menyebabkan krisis pangan, krisis energi, bahkan krisis keuangan yang juga berdampak di banyak negara. Akan tetapi Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk merespons berbagai tantangan tersebut dengan menempatkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Oleh sebab itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang terus dibawa menuju pencapaian citacita berbangsa dan bernegara. Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memuat 45 Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) yang mendukung pencapaian sasaran tujuh Prioritas Nasional (PN), dengan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight). Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme Clearing House (CH) yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 yang tetap dilaksanakan dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH ini bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan dipastikan agar bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Pemantauan RKP Tahun 2023 Lingkup Regional II, Direktorat Regional II bermaksud untuk mengukur capaian dan keselarasan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah di Wilayah Regional II meliputi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Provinsi NusaTenggara Barat (NTB) terhadap sasaran RKP Tahun 2022 dan 2023 sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan di wilayah Regional II tersebut

Acara rapat ini berlangsung secara online (daring) yang diikuti langsung oleh kepala bappeda provinsi sulawesi tengah, Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T serta pejabat internal lingkup Bappeda Prov. Sulteng.

Diawali dengan pemaparan capaian Kinerja Pembangunan Makro Sosial-Ekonomi Tahun 2022, Kepala Bappeda menjelaskan secara gamblang bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah menempati urutan pertama se-regional sulawesi yakni sebesar 15,17% yang terbilang sangat tinggi, Pertumbuhan ekonomi ini sebagian besar merupakan kontribusi dari sektor pertambangan, diharapkan kedepannya pemerintah ingin memaksimalkan sektor-sektor lainnya diluar pertambangan seperti Sektor Pertanian sebagai basis penggerak ekonomi kerakyatan agar tidak terjadi disparitas yang besar serta untuk mewujudkan pemerataan ekonomi ditengah masyarakat di sulawesi tengah. Sementara itu capaian laju pertumbuhan ekonomi ditahun 2023, yaitu sebesar 13,18% yang terbilang masih tumbuh positif.

Sementara itu, angka capaian Industri Pengolahan meningkat yakni d ari 27,61% menjadi 33,78%. Peningkatan tersebut dikarenakan peralihan industrialisasi pada sektor pertanian, sehingga terjadi penurunan angka capaian pada sektor pertanian yakni dari angka capaian sebesar 21,76% menurun menjadi 18,80%.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dari sisi permintaan, nilai ekspor memberikan andil yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi sulawesi tengah dimana angka capaian ekspor pada 2021 sebesar 10,56% meningkat menjadi 20,78% pada tahun 2022.

Kemudian, Capaian PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar 49,21 Juta meningkat sebesar 56,29 Juta pada tahun 2022. “sangat luar biasa capaian PDRB provinsi sulawesi tengah yang sudah masuk pada level upper middle income” tambah beliau.

Selanjutnya beliau menjelaskan program dan kegiatan prioritas daerah seperti Program/Kegiatan dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan prevalensi stunting di kabupaten/kota se-sulawesi tengah.

#SALAMPEMBANGUNAN